Yaqra.com, Luwu Utara — Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPD KKLR) Kabupaten Luwu Utara bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menggelar Seminar Nasional Penanggulangan Bencana Banjir di Aula La Galigo, Kantor Bupati Luwu Utara, Rabu (13/5/2026).
Kegiatan yang dihadiri sekitar 450 peserta ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah desa dan kecamatan, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerhati lingkungan, organisasi kemasyarakatan, penyuluh pertanian, hingga unsur pemerintah daerah.
Seminar nasional ini merupakan salah satu program prioritas BPD KKLR Luwu Utara periode 2025–2030 dalam mendorong penanganan bencana banjir yang lebih terencana, terpadu, dan berkelanjutan di Kabupaten Luwu Utara.
Ketua BPD KKLR Luwu Utara, Hj. Sitti Johar Karim Isjaya, mengatakan bahwa persoalan banjir di Luwu Utara membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.
“Melalui seminar ini, kami berharap lahir langkah konkret dan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat mitigasi serta mengurangi risiko bencana banjir di Luwu Utara,” ujar Hj. Sitti Johar Karim Isjaya.
Seminar dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. H. Andi Ihsan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Luwu Utara, H. Andi Abdullah Rahim, Ketua DPRD Luwu Utara, Husain, tokoh masyarakat, akademisi, serta sejumlah narasumber nasional. Seminar ini dipimpin oleh Ketua Panitia Dr. Masyhur Syaifuddin, M.P., dengan Sekretaris Panitia Muhammad Basran, S.P., M.P.
Adapun tim perumus hasil seminar terdiri dari Prof. Dr. Ir. Nurbaya Busthanul, Ir. Alauddin Sukri, Dr. Ir. H. Annas Boceng, Dr. Ir. Masyhur Syaifuddin, Hakim Bukara, Dr. Ir. Sukrimin, Muharram, Hj. Sitti Johar Karim Jaya, dan H. Wawan Sahaba.
Narasumber seminar berasal dari berbagai lembaga nasional dan perguruan tinggi, di antaranya BAPPENAS RI, BNPB, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI, BBWS Pompengan–Jeneberang, serta akademisi dari Universitas Hasanuddin.
Dalam diskusi yang berlangsung, forum menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis berdasarkan kewenangan pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.
Untuk Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, seminar merekomendasikan evaluasi tata ruang di wilayah rawan banjir, pengendalian pembangunan di kawasan sempadan sungai, perluasan kolam retensi dan area resapan air, penguatan mitigasi berbasis masyarakat, serta penerapan sistem pembukaan lahan yang ramah lingkungan dengan tetap menjaga kawasan hutan dan pegunungan.
Forum juga merekomendasikan agar Seminar Nasional Kebencanaan dijadikan agenda tahunan sebagai ruang evaluasi dan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Utara.
Sementara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, forum mendorong adanya kebijakan khusus terkait pengelolaan tambang galian C di wilayah terdampak bencana guna mempercepat pengerukan sedimentasi sungai.
Sedangkan kepada Pemerintah Pusat dan kementerian terkait, seminar mendorong percepatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), pembangunan infrastruktur pengendali banjir berupa sabodam, penguatan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), dukungan teknologi hidrologi, hingga penyusunan grand design penanggulangan bencana yang holistik dan terpadu.
Wakil Rektor IV Universitas Hasanuddin, Prof. Adi Maulana, menyoroti belum optimalnya pembangunan infrastruktur pengendali banjir pascabanjir bandang Masamba.
“Salah satu perhatian utama dalam seminar ini adalah belum optimalnya pembangunan infrastruktur pengendali banjir pascabanjir bandang Masamba. Dari rencana pembangunan lima unit sabodam, hingga saat ini baru satu unit yang terealisasi,” ujarnya.
Menutup kegiatan tersebut, Hj. Sitti Johar Karim Isjaya berharap seluruh rekomendasi yang telah dirumuskan dapat segera ditindaklanjuti.
“Melalui seminar nasional ini, BPD KKLR Luwu Utara berharap seluruh rekomendasi yang telah dirumuskan dapat menjadi perhatian bersama dan ditindaklanjuti secara nyata demi mengurangi risiko bencana banjir dan melindungi masyarakat di wilayah Luwu Utara,” tutupnya.
